GELIAT PERPUSTAKAAN NASIONAL DEMI RAKYAT

Salam budaya!

Sekali lagi Saya diundang oleh Perpustakaan Nasional yang membanggakan ini. Gedung layanan ini adalah perpustakaan tertinggi di dunia (dengan ketinggia 27 lantai mencapai 126,3 meter) dibangun dengan anggaran multi tahun 2013-2016 sebesar Rp465,2 miliar.

Sejarah Perpusnas bermula dengan didirikannya Bataviaasch Genootschap pada 24 April 1778. Lembaga ini adalah pelopor Perpusnas dan baru dibubarkan pada tahun 1950.

Awalnya, Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan, secara menyeluruh dan terpadu, sejak dicanangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef. Ketika itu kedudukannya masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setingkat eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan badan ini merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/galerinasional/daoed-joesoef-berpulang/

Keempat perpustakaan tersebut, yang kesemuanya merupakan badan bawahan DitJen Kebudayaan, adalah:

• Perpustakaan Museum Nasional;
• Perpustakaan sejarah, politik dan sosial (SPS);
• Perpustakaan wilayah DKI Jakarta;
• Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan;

Walau secara resmi Perpustakaan Nasional berdiri di pertengahan 1980, namun integrasi keseluruhan secara fisik baru dapat dilakukan pada Januari 1981. Sampai tahun 1987. Perpusnas masih berlokasi di tiga tempat terpisah, yaitu di Jl. Merdeka Barat 12 (Museum Nasional), Jl. Merdeka Selatan 11 (Perpustakaan SPS) dan Jl. Imam Bonjol 1 (Museum Naskah Proklamasi). Sebagai kepala Perpustakaan Nasional adalah ibu Mastini Hardjoprakoso, MLS, mantan kepala Perpustakaan Museum Nasional.

Atas prakarsa Almarhumah Ibu Tien Suharto, melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya, Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 16,000 m² lebih berikut gedung baru berlantai sembilan dan sebuah bangunan yang direnovasi. Lahan yang terletak di Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat, merupakan lokasi Koning Willem III School (Kawedri), yakni sekolah HBS pertama di Indonesia ketika zaman kolonial. Bangunan sekolah inilah yang kemudian setelah direnovasi menjadi gedung utama yang digunakan untuk kantor pimpinan dan sekretariat. Gedung di sebelahnya yang berlantai sembilan berfungsi sebagai perpustakaan yang sebenarnya, di mana koleksi bahan pustaka tersimpan dan dilayankan untuk umum.

Dengan selesainya pengerjaan sebagian gedung baru maupun yang direnovasi di Jl. Salemba Raya 28A pada awal 1987, pimpinan dan staf dari tiga bidang (kecuali Bidang Koleksi) pindah ke lokasi tersebut. Gedung baru itu beserta segala perlengkapannya menyatukan semua kegiatan di bawah satu atap yang sebelumnya terpencar di beberapa tempat di Jakarta. Pada usia Perpusnas yang ke-9, secara resmi kompleks itu dibuka yang ditandai dengan penandatanganan sebuah prasasti marmer oleh Presiden dan Ibu Tien Suharto pada tanggal 11 Maret 1989.

Namun, sejalan dengan peresmian kompleks tersebut, sebetulnya ada peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya. Sejarah mencatat bahwa lima hari sebelumnya, tepatnya tanggal 6 Maret 1989, telah ditandatangani sebuah keputusan monumental oleh Presiden RI melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1989 ini menetapkan Perpustakaan Nasional, setelah digabung dengan Pusat Pembinaan Perpustakaan (pimpinan Drs. Soekarman, MLS) , menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kenaikan status kelembagaan ini juga berarti Perpusnas dilepas dari jurisdiksi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional), badan induknya yang telah membesarkannya sejak 1980. Ibu Mastini Hardjoprakoso masih dipercaya oleh Pemerintah untuk memimpin lembaga baru ini. Kenyataan ini sekaligus membuktikan komitmen Pemerintah di dalam menaikkan derajat perpustakaan (dan pustakawan) yang selama itu dirasakan selalu "dilupakan". Menurut catatan ketika penggabungan, jumlah koleksi berkisar di angka 600 ribu eksemplar, ditangani oleh sekitar 500 orang karyawan yang berlokasi di dua tempat terpisah, Jl. Salemba Raya 28A dan Jl. Merdeka Selatan 11. Saat ini (Desember 1999) jumlah koleksi diperkirakan 1,100,00 eks, dan jumlah karyawan 700 orang.

Dengan semakin bertambahnya beban tugas dan sejalan dengan kiat Perpusnas dalam menerapkan layanan prima kepada masyarakat, maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997. Keppres ini menyempurnakan susunan organisasi, tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional guna mengantisipasi era globalisasi informasi yang sudah kian mendekat. Di antara penyempurnaan tersebut adalah menciptakan jabatan deputi setingkat eselon IB dan menaikkan status Perpustakaan Nasional Provinsi (d.h. Perpustakaan Daerah) menjadi eselon II. Melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, Hernandono, MA, MLS, menjadi kepala Perpusnas sejak Oktober 1998.

Perpustakaan Nasional RI kini menjadi perpustakaan yang berskala nasional dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Walau terbuka untuk umum, koleksinya bersifat tertutup dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Layanan itu tidak terbatas hanya pada layanan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan saja, melainkan pula dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

FASILITAS PERPUSNAS 

Perpusnas tidak hanya menjadi tempat koleksi buku, tetapi juga memiliki berbagai fasilitas lainnya, seperti ruang teater, layanan audiovisual, area budaya baca, data center, layanan koleksi buku langka, serta menjadi lokasi kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fasilitas per lantai Perpusnas:

Lantai 1: Lobi Utama

Lantai 2: Ruang Layanan Keanggotaan Perpustakaan, Penelusuran Informasi dan Ruang Auditorium

Lantai 3: Zona Promosi Budaya Baca

Lantai 4: Ruang Pameran dan Kantin

Lantai 5: Perkantoran

Lantai 6: Data Center dan Musholla

Lantai 7: Layanan Anak, Lansia, dan Disabilitas

Lantai 8: Layanan Audiovisual

Lantai 9: Layanan Naskah Nusantara

Lantai 10-11: Penyimpanan Koleksi Monograf Tertutup

Lantai 12-13: Ruang Baca Koleksi Monograf Tertutup

Lantai 14: Layanan Koleksi Buku Langka

Lantai 15: Layanan Referensi, Koleksi Online dan Ilmu Perpustakaan

Lantai 16: Layanan Koleksi Foto, Peta dan Lukisan

Lantai 17-18: Kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lantai 19: Layanan Multimedia

Lantai 20: Layanan Koleksi Berkala Mutakhir dan Mancanegara

Lantai 21: Layanan Koleksi Monograf Terbuka (klas 000-499)

Lantai 22: Layanan Koleksi Monograf Terbuka (klas 500-999)

Lantai 23: Layanan Koleksi Majalah Terjilid

Lantai 24: Layanan Koleksi Budaya Nusantara, Executive Lounge dan Ruang Penerimaan Tamu Mancanegara.

Jam Operasional Layanan Perpustakaan

Senin - Kamis 08.30 - 18.00 WIB
Jumat 09.00 - 18.00 WIB
Kuota antrian layanan keanggotaan 500
Sabtu - Minggu 09.00 - 16.00 WIB
Kuota antrian layanan keanggotaan 400
Hari Besar Libur

Kontak Kami

Jl. Medan Merdeka Selatan No.11 

Jakarta 10110

Jl. Salemba Raya No.28A 

Jakarta 10430

Email : info@perpusnas.go.id

Perpustakaan berperan penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing di era global, yakni dengan membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Penguatan gerakan literasi adalah salah satu bagian dari rencana strategs yang diusung perpustakaan. Gerakan ini memerlukan ikhtiar kolektif dari masyarakat. Gerakan yang menghidupkan tradisi dan budaya baca di masyarakat secara sistematik. Perpustakaan Nasional RI meyakini bahwa ekosistem masyarakat berpengetahuan dapat menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh, mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan makmur.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 telah menetapkan penguatan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional, dan masuk dalam tema RPJMN 2020 – 2024. Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah konsep menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Penguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era Industri 4.0.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tersebut juga mengamanatkan Perpusnas sebagai penanggungjawab penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan hingga ke desa, peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, peningkatan manfaat TIK, penguatan kerja sama dan jejaring perpustakaan, peningkatan budaya dan kampanye gemar baca, peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi, hingga pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional 2015 – 2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakorna Bidang Perpustakaan 2019 mengusung teman “Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklus Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakta”. Rakorna akan berlangsung dari tanggal 13 – 16 Maret 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta.

Dari kiri ke kanan

Dra. Ofy Sofiana, M. Hum

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Dr. Joko Santoso, M. Hum

Kepala Biro Hukum dan Perencanaan

Dra. Sri Sumekar, M.Si

Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional

Dr. Bachtiar

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri

Dra. Woro Titi Haryanti, MA

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 menghadirkan narasumber sejumlah menteri di Kabinet Kerja Gotong Royong, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang PS Brojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Wakil Ketua Ombudsman Adrianur E. Meliala, Pimpinan Komisi X DPR-RI, Kepala Perpustakaan Nasional, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), serta narasumber lain.

Rakornas Bidang Perpustakaan akan dihadiri lebih dari 2.000 peserta dari Dinas Perpustakan Provinsi/Kabpaten/Kota, Bappeda, Asosiasi Penerbit/Pengusaha Rekaman, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Khusus, dan Sekolah, serta para pustakan dan para pegiat literasi seluruh Indonesia.

Salam sukses buat Perpustakaan Nasional!